Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan dan menyerap masukan dan aspirasi dari berbagai stakeholders dan akademisi terkait sistem penegakkan hukum, keamanan dan keselamatan di laut dalam kaitannya dengan materi RUU Kelautan.
Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, DPR RI telah menyetujui pembentukkan Panitia Khusus DPR RI mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, A.Ks., M.A.P, Pimpinan Pansus DPR RI Drs. Utut Adianto, para anggota Pansus & sekretariat Pansus.
