Bagaimanapun, gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kedekatan hubungan politik gubernur dengan pemerintah mempengaruhi alokasi dana APBN terhadap provinsi yang dipimpin oleh gubernur.
Sebagai provinsi yang tidak memiliki banyak sumber daya alam, Sumbar merupakan daerah yang tidak dapat mengandalkan dana APBD untuk membangun, sebab sekitar 70 persen dana APBD habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin.
Selain itu, Sumbar sering mengalami defisit APBD karena jumlah belanja daerah lebih besar daripada jumlah pendapatan daerah. Karena itu, Sumbar membutuhkan suntikan dana APBN untuk membangun. Dalam hal itulah Gubernur Sumbar selanjutnya menentukan masa depan Sumbar, setidaknya selama gubernur tersebut menjabat.
Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran merupakan calon presiden dan calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pada Pilpres 2024, baik versi hitung cepat banyak lembaga survei maupun versi hitungan nyata KPU. Meskipun Prabowo-Gibran belum dinyatakan secara resmi sebagai pemenang Pilpres 2024 sebab sengketa pilpres masih berproses di Mahkamah Konstitusi, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya mereka merupakan pemenang pilpres tersebut. Sejumlah kepala negara pun sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo sebagai presiden terpilih, seperti Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte; PM Malaysia, Anwar Ibrahim; PM Singapura, Lee Hsien Loong; PM Australia, Anthony Albanese; PM Republik Ceko; Petr Fiala; Presiden Rusia, Vladimir Putin; PM Inggris, Rishi Sunak; PM India, Narendra Modi. Meski demikian, kita perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil sengketa pilpres dan penetapan KPU.
Sebagaimana diketahui pula, PAN merupakan salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Jika Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wakil presiden secara resmi, PAN merupakan salah satu partai yang masuk ke dalam koalisi pemerintah. Dengan kata lain, besar kemungkinan suara PAN akan didengar oleh pemerintah.
Saya sebagai kader PAN sejak 2018, bukanlah kader biasa. Pada 2018—2020 diamanahi posisi Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Periode 2015—2020. Setelah itu, menjadi Ketua DPP PAN 2020—2025. Karena itu, dapat dikatakan punya kedekatan hubungan emosional dan hubungan politik dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dengan begitu pula, saya akan mudah menyampaikan usulan, permintaan, saran, dan sebagainya untuk kemajuan Sumbar kepada pemerintah pusat.
Dalam hal itulah posisi penting. Posisi tawar yang tinggi di hadapan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menggaet dana pusat ke daerah. Maka, kalau dipercaya oleh masyarakat Sumbar menjadi gubernur, Pemprov Sumbar akan mudah berurusan dengan pemerintah kabinet Prabowo-Gibran karena PAN termasuk partai koalisi pemerintah. Meskipun pemerintah provinsi tidak terafiliasi dengan partai politik apa pun, politik tetaplah politik sebab kepala daerah merupakan kader partai politik yang diusung oleh partai politik. Hubungan politik partai pengusung presiden dan wakil presiden terpilih dengan kabinet pemerintahannya merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat ditolak.
Akan berbeda halnya jika Gubernur Sumbar periode 2025—2029 bukan berasal dari partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah, apalagi menjadi oposisi. Gubernur seperti itu hanya memiliki posisi tawar yang rendah di hadapan pemerintah pusat. Maka, dapat dibayangkan bagaimana nasib Sumbar di bawah kepemimpinan gubernur yang demikian. Apabila itu terjadi, pembangunan Sumbar akan berjalan lamban karena hanya sekitar 30 persen dana APBD yang dapat digunakan untuk pembangunan sebab sekitar 70 persen sudah habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin.
Akhirulkalam, pilihan diserahkan kepada masyarakat Sumbar. Apakah akan memilih calon gubernur dari partai koalisi pemerintah pemerintah atau memilih calon gubernur yang beroposisi dengan pemerintah pusat. Yang jelas, pilihan masyarakat menentukan nasib masyarakat itu sendiri. Selamat merenung.
***
